BANJARMASIN, sabanua.com – Kembangkan tata kelola perkebunan secara berkelanjutan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), mendorong para pelaku perkebunan kelapa sawit untuk mempercepat Program Peremajaan Sawit hingga tahapan hilirisasi.
Langkah ini bertujuan mengembangkan tata kelola perkebunan secara berkelanjutan, menjaga serta meningkatkan produksi, sambil memberi dampak positif pada perekonomian dan keberlanjutan lingkungan.
Hal itu disampaikan Mentan SYL pada saat membuka Rapat Koordinasi Kelapa Sawit se-Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (23/8/2023) di Banjarmasin.
”Saya mengajak semua pihak terlibat untuk bersama-sama memajukan perkebunan sawit secara berkelanjutan melalui program-program pemerintah, termasuk Program Sejuta Replanting (PSR), pengembangan SDM, serta pengembangan sarana dan prasarana,” ujar Mentan SYL.
Mentan mengatakan industri minyak sawit, dalam perspektif makroekonomi Indonesia, memiliki peranan penting. Tidak hanya sebagai penyumbang devisa terbesar, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemenuhan energi, serta penyerap tenaga kerja.
Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi, dengan Sumatra dan Kalimantan sebagai dua sentra utama.
”Komoditas kelapa sawit sendiri menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, memiliki prospek yang kuat dan memberi kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Mentan SYL berharap kegiatan ini menjadi pemicu kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pertumbuhan sektor perkebunan. Selain itu juga bisa memperkuat daya saing dan pemulihan ekonomi di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit.
”Potensi Kalimantan Selatan untuk pengembangan kelapa sawit sangat serius dan berkelanjutan. Kami berharap kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Forkompinda dapat mendorong implementasi program replanting segera dilakukan,” ujar Mentan SYL.
Pada Rapat Koordinasi Sawit Kalsel, disepakati bahwa pada tahun 2023, program replanting sawit di Kalsel akan mencapai 10.000 hektar. Dalam konteks ini, para petani yang melakukan replanting didorong untuk mengadopsi pola tanam tumpangsari, menggabungkan tanaman sawit dengan tanaman lain seperti kacang, umbi-umbian, dan jagung.
”Kami tidak hanya menunggu 2 tahun setelah penebangan replanting, tetapi dengan campuran tanaman lain seperti jagung atau umbi-umbian, kami berharap petani dapat terus menghasilkan sekaligus menjaga kesejahteraan mereka,” kata Mentan SYL.
Di sisi lain, Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah, menjelaskan upaya Kementerian Pertanian dalam memperbarui tanaman perkebunan yang sudah tua atau rusak melalui program peremajaan atau rehabilitasi. Hingga tahun 2022, hampir 30 persen luas perkebunan di Indonesia telah masuk kondisi tidak produktif.
Andi menggarisbawahi pentingnya investasi dalam perkebunan sebagai upaya jangka panjang. Dalam hal ini, pemilihan benih yang berkualitas menjadi faktor utama. Direktorat Jenderal Perkebunan telah memastikan ketersediaan benih berkualitas melalui Bank Benih Perkebunan (BABE BUN).
Upaya ini, dikatakan Andi, akan mendukung akselerasi Program PSR dan mempermudah akses bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan benih berkualitas. Pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan, menurut Andi, harus didasarkan pada perbaikan tata kelola berbasis spasial dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Provinsi Kalsel, sebagai sentra perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan, memiliki peran signifikan. Luas perkebunan di sini mencapai 3,1 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia dan 2,6 persen dari total produksi. Dengan langkah-langkah konkret yang diterapkan, Kalsel memperlihatkan komitmennya dalam membawa kelapa sawit ke arah berkelanjutan.
Sementara, Plh Kepala BBPP Binuang, Joko Tri Harjanto mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan langsung oleh Mentan SYL dalam rakor tersebut.
”Kita akan tindaklanjuti dan akan mendorong sinergi perkebunan sawit untuk mempercepat Program Peremajaan Sawit hingga tahapan hilirisasi secara berkelanjutan,” jelasnya, (JK/AG/SB05).
