Tapin Siap Tindaklanjuti Hasil Rakornas Bersama Presiden 

 

Rantau, sabanua.com – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah se Indonesia dan semua stakeholder Tahun 2023 menjadi momentum daerah untuk penanganan Inflasi.

Hal ini diakui Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor seusai menghadiri Rakornas, di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1/2023) kemarin.

Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor, menyampaikan dalam Rakornas ada ada 4 panel yang kita ikuti kegiatannya, yaitu panel pertama terkait pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, kemudian panel kedua terkait penguatan investasi, hilirisasi dan kemudahan perijinan, selanjutnya panel ketiga Penanganan COVID-19, Stunting, Kemiskinan, Pengangguran dan Jaring Pengaman Sosial dan panel keempat terkait stabilisasi politik hukum keamanan pengawasan.

“Alhamdulillah semua panel sampai pentupan dapat kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan kita catat, selanjutnya akan kita sampaikan ke Bupati Tapin hasil dari rakornas, “ ujarnya.

Terkait perkembangan inflasi di Kabupaten Tapin saat ini masih terkendali dan tidak terlalu berpengaruh. Mudahan sampai sterusnya Tapin tetap aman dan inflasi dapat dikendalikan.

Rakornas tahun 2023 mengusung tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Presiden Repubik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan, ucapan terima kasih kepada semua pihak atas capaian yang telah berhasil didapatkan, pasalnya bukan hanya dari sektor pandemi yang berhasil dikelola, namun dari sektor stabilitas ekonomi juga bisa dipertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik.

“Tapi meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati di tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita juga bagi ekonomi global, “ jelasnya.

Oleh karenya semuanya harus tetap hati-hati dan bekerja keras dalam mendeteksi informasi dan data-data yang ada dilapangan sehingga jangan sampai kita keliru untuk membuat kebijakan.

“Sekecil apapun itu, kebijakan harus berdasarkan data dan fakta-fakta di lapangan, “ tegasnya.(SB01)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *