Rantau, sabanua.com – Pemerintah Kabupaten Tapin melaksanakan sosialisasi penyusunan analisis jabatan(ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Penyusunan Anjab dan Analis Beban Kerja dibuka Bupati Tapin yang diwakili Pj Sekretaris daerah Kabupaten Tapin. Jumat (9/12/2022) bertempat Ballroom Intan Hotel Q Grand Dafam Syariah Banjarbaru.
Ketua Panitia Pelaksana Rini Yusnita melaporkan, penyusunan analisis jabatan dan analis beban kerja dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN dari aspek pengetahuan, langkah-langkah, strategi dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang menjadi dasar dari perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Dearah Kabupaten Tapin.
“Penyusunan analisis jabatan dan analisi beban kerja untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, “ katanya yang juga Kepala Bagian organisasi Setda Tapin.
Peserta Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diikuti sebanyak 120 orang terdiri dari semua Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian atau yang menangani bidang kepegawaian pada semua SKPD, dan perwakilan dari masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
Pelaksanaan berlangsung selama dua hari Jumat- Sabtu atau 9 sampai 10 Desember 2022 bertempat Ballroom Intan Hotel Q Grand Dafam Syariah Banjarbaru.
Sementara nara sumber pada
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mendatangkan 3 (tiga) orang nara sumber yaitu Bapak Ediy Rofik MM dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendagri, kedua Bapak Mashudi, S.Sos, M.Si dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bapak Hendra Saputra, dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya Pj Sekda Tapin H Syamsir Rahman mengatakan, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemkab Tapin sangat penting untuk dikuti, hal ini untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini sangat penting , untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan ideal di Satuan Kerja Perangkat Daerah, “ jelasnya.
Sehingga setelah mengikuti penyusunan ini, nantinya dapat menempatkan ASN yang tepat dan sesuai pada posisi jabatan serta pekerjaan masing-masing.
Oleh karenanya pada kesempatan ini, saya berpesan kepada peserta agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan seksama. (SB01)
