ACEH, sabanua.com – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Selasa (11/3), untuk berdialog langsung dengan Warga Binaan.
Dalam kunjungan ini, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membenahi kondisi Lapas.
“Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga Binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita,” seru Mashudi di hadapan ratusan Warga Binaan.
Ia juga mendengarkan keluhan para penghuni Lapas dan berjanji menindaklanjutinya. “Kami mohon dukungan dari Bupati, anggota dewan (Komisi XIII DPR RI), serta semua pihak terkait,” lanjutnya.
Ajakan Mashudi disambut baik oleh Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang prihatin dengan kondisi over kapasitas di Lapas Kutacane.
Sebagai bentuk dukungan, ia menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas agar kondisi hunian lebih layak.
“Saya sangat prihatin melihat Warga Binaan yang harus tidur di luar kamar karena kapasitas Lapas hanya 100 orang, sementara jumlah penghuni mencapai 386 orang, over kapasitas lebih dari 300 persen. Sementara petugas penjagaan hanya 24 orang dengan tujuh orang per shift,” ungkap Mashudi.
“Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane,” ujar Bupati Aceh Tenggara saat menyerahkan dokumen hibah secara resmi.
Untuk mendukung pembangunan Lapas yang baru, Bupati dan Dirjenpas mendorong dukungan dari Komisi XIII DPR RI yang turut hadir, yakni Jamalaudin Idham dan Teuku Ibrahim, yang merupakan putra daerah Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjenpas juga menawarkan program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Nusakambangan, yang digadang menjadi salah satu lumbung ketahanan nasional.
“Kalian akan mendapat pelatihan, dan apabila telah berproduksi, akan diberikan imbalan berupa premi yang sebagian akan ditabung sampai bebas,” jelas Mashudi.
BLK Nusakambangan memiliki berbagai program seperti peternakan, budidaya ikan dan udang, pertanian, serta UMKM lainnya. Mashudi berharap Lapas Kutacane juga bisa berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan tanah hibah untuk pertanian.
“Tanah dari Pak Bupati bisa diolah oleh Warga Binaan, seperti yang saya lihat di sepanjang jalan, banyak ladang jagung,” ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh dari Warga Binaan.
Mashudi menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan solusi untuk mengurangi over kapasitas di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Selain membangun Lapas/Rutan baru, langkah lain yang ditempuh adalah optimalisasi pemberian hak bersyarat serta redistribusi Warga Binaan ke Lapas/Rutan dengan tingkat hunian lebih rendah.
“Kami juga berharap kasus penyalahgunaan narkotika tidak selalu berakhir di Lapas dan Rutan, melainkan bisa ditangani dengan pendekatan lain,” katanya.
Di Aceh, beberapa Lapas/Rutan mengalami over kapasitas parah dan perlu segera direlokasi atau ditata ulang, seperti Lapas Kelas IIB Bireuen (480%), Lapas Kelas IIB Idi (600%), dan Lapas Kelas IIA Lhokseumawe (300%).
Mashudi juga menegaskan bahwa layanan makanan dan fasilitas Warga Binaan tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan peningkatan standar makanan, ia berkomitmen untuk terus mengupayakan perbaikan.
Kunjungan Dirjenpas ini juga menjadi bagian dari langkah cepat menindaklanjuti insiden pelarian Warga Binaan pada Senin (10/3) sore.
“Update terakhir, dari 52 Warga Binaan yang melarikan diri, 21 orang sudah tertangkap atau menyerahkan diri. Bahkan, ada yang diantar langsung oleh keluarganya ke Lapas. Masih ada 31 orang lagi yang kami harapkan segera kembali,” ujar Mashudi.
Selain jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah, kunjungan ini juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tenggara.
