Rantau, – Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022 kembali berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Atas capaian ini Tapin kembali meraih WTP ke sembilan kalinya.
Sejak di pimpin oleh Bupati Tapin HM Arifin Arpan, Pemerintah Kabupaten Tapin tidak pernah absen mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2022 pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI wilayah Kalimantan Selatan.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Selatan Rahmadi dan diterima secara langsung Bupati Tapin HM Arifin Arpan didampingi Ketua DPRD Tapin H Yamani, Selasa 09/05/2023. Bertempat Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel Banjarbaru.
“Alhamdulilah laporan hasil pemeriksaan ataa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2022 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI,” ujar Bupati Tapin HM Arifin Arpan seusai menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI.
Menurut Bupati, dengan diberinya opini WTP tentunya Pemerintah daerah Kab Tapin telah sesuai dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Mencapai Wajar Tanpa Pengecualian merupakan hal yang sulit, namun kita terus melaporkan apa adanya kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Dan tentunya penghargaan ini menjadi motovasi pemerintah daerah agar ditahun-tahun mendatang dapat mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik.
“Kita akan terus melakukan perbaikan – perbaikan setiap tahunnya dalam pengelolaan keuangan,” Ungkapnya.
Lanjutnya, adanya permasalahan dalam laporan keuangan daerah yang di sampaikan oleh Kepala BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan tentunya akan kita tindaklanjuti bersama.
“Terpenting ada komitmen dari pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya apa yang menjadi arahan dan masukan dari BPK RI Perwakilam Provinsi Kalimantan Selatan, “pungkasnya.
Ketua DPRD Tapin, H Yamani mengatakan bahwa DPRD Tapin bersama pemerintah daerah selalu berupaya untuk menciptakan Good Goverment dan untuk mencapai hal itu kita selalu bersama – sama berkoordinasi untuk pengelolaan keuangan.
“Kita akan terus menjaga opini WTP ini setiap tahunnya yang sesuai ketentuan berlaku,” jelasnya. (SB02)
