RANTAU, sabanua.com – Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Inspektorat Tapin kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Sekretaris Inspektorat Tapin, Muhammad Lothfi, menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi, tetapi juga membangun peran aktif masyarakat sebagai “mata dan telinga” dalam memantau praktik korupsi.
“Kami ingin mengajak masyarakat untuk berperan aktif, menjadi pengawas di lingkungannya. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan Tapin yang bersih dari korupsi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Lothfi menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak destruktif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan praktik korupsi.
“Kita semua punya tanggung jawab bersama. Korupsi bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga merugikan rakyat secara langsung,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif di berbagai lapisan masyarakat.
“Sosialisasi ini akan terus kami lakukan. Masyarakat perlu tahu bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungannya sendiri,” tegas Lothfi.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Tapin ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Lothfi berharap sosialisasi ini dapat mendorong lahirnya gerakan nyata dalam mencegah korupsi.
“Dengan dukungan dan pengawasan dari masyarakat, kami optimis Tapin bisa menjadi contoh daerah yang berintegritas dan bebas dari korupsi,” tutupnya.
Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrakhman, hadir sebagai narasumber utama. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi di semua lini, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat umum.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran bersama. Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menguatkan nilai-nilai integritas,” jelasnya.
