Sabanua.com, TAPIN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. melantik Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025–2030 dan Seminar Nasional ADKASI di Hotel Borobudur – Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Dalam kepengurusan baru ini, Ketua DPRD Tapin, Kalimantan Selatan Achmad Riduan Syah mendapatkan peran sebagai Ketua Bidang Otonomi Daerah ADKASI.
“Saya resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru, sebagai Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025–2030,” ujar Tito dalam siaran persnya, Kamis.
Pada kesempatan bersejarah itu, Tito memberikan arahan langsung kepada ketua hingga anggota DPRD se-Indonesia. Di antaranya, instruksi menyukseskan proyeksi nasional era Presiden Prabowo Subianto.
Tito tegas mengatakan pentingnya peran DPRD dalam mempercepat realisasi Program Strategis Nasional (PSN). Sejumlah program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan lainnya : memerlukan dukungan aktif dari DPRD agar dapat berjalan optimal.
Berdasarkan instruksi tersebut, Ketua Bidang Otonomi Daerah Achmad Riduan Syah menyatakan siap mendukung penuh arahan Mendagri untuk program nasional ini.
“Program pemerintah pusat saat ini, patut kita perjuangkan. Sesuai arahan, insyaallah kita akan selalu upayakan,” ujar Bang Iwan – sapaan akrab – Ketua DPRD Tapin ini, Senin (23/6) di Rantau.
Selain itu Iwan juga mengapresiasi komitmen Ketua Umum ADKASI yang menyatakan siap mengawal program pusat. Ia juga sepakat bahwa DPRD kabupaten/kota adalah ujung tombak implementasi program pusat di daerah.
“Harapan kita ADKASI dengan kepengurusan baru ini bisa berkontribusi banyak untuk negara dan bangsa. Di setiap langkah bisa selalu menebar manfaat, terutama Kabupaten Tapin tercinta,” ucap Iwan politikus andalan Golkar Tapin ini.
Asal tau saja, Bidang Otonomi Daerah ADKASI ini memiliki tugas yang strategis. Sederhananya, posisi ini memiliki peran dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan terkait otonomi daerah.
Dalam konteks yang lebih luas, otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI terpilih periode 2025–2030, Siswanto, S.PD., M.H menyampaikan bahwa kepengurusan baru akan berfokus pada penguatan kapasitas DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Kolaborasi dan koordinasi yang efektif adalah kunci menciptakan daerah yang stabil, kondusif, sejahtera, dan makmur,” ucap Ketua Ketua Umum ADKASI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Blora ini kepada awak media.
Mengusung tagline “Dari Daerah untuk Indonesia” merupakan komitmen ADKASI untuk menjadi motor transformasi parlemen daerah menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif.
Kehadiran para tokoh nasional dalam pelantikan ini dinilai memperkuat posisi ADKASI sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat lokal.
