RANTAU, sabanua.com – Muhammad Syarifuddin paparkan 10 Aspek kinerja selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Tapin. Yang mana ini merupakan laporan evaluasi ketiga yakni 9 Bulan sejak beliau menjabat.
Hal itu sampaikan Syarifuddin di Kantor Inspektorat Jenderal Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari ini di Jakarta, Kamis (27/06/2024).
Evaluasi Pj. Kepala Daerah ini dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan yang mana Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI melakukan penilaian kepada para Pj. Kepala Daerah.
Pj Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin dalam paparannya mengatakan ada 10 aspek yang disampaikan Inflasi, Stunting, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelayanan publik, pengangguran, kemiskinan Ekstrem, pelayanan kesehatan di RSUD Datu Sanggul, penyerapan anggaran, 10 kegiatan unggulan, dan terakhir terkait perizinan.
“10 Aspek ini berhasil kita jalankan dengan hasil yang maksimal,” jelasnya.
Dijelaskan Syarifuddin, khususnya aspek penanganan stunting bahwa kasus anak stunting telah mengalami penurunan dari periode sebelumnya yakni dari awalnya 13,60 persen turun menjadi 13,24 persen.
Sedangkan penanganan kemiskinan Ekstrem saat ini pemerintah daerah memberikan bantuan pengembangan kesejahteraan sosial untuk 519 kepala keluarga selama 7 bulan.
“Setiap kepala keluarga kita berikan bantuan sebesar Rp 350.000,” bebernya.
Penanganan inflasi di Kabupaten Tapin juga berjalan dengan cukup baik, karena berbagai kebijakan diterapkan oleh pemerintah daerah seperti kegiatan pasar murah, aksi tanam bibit cabai serentak di 135 desa dan kelurahan. Dan pemberian bantuan sosial kepada keluarga pra sejahtera serta.
“Adanya sembako yang di subsidi juga menjadi salah satu upaya kita untuk membantu masyarakat,” ucapnya.
Dipaparkan Syarifuddin, jumlah penyerapan anggaran belanja Kabupaten Tapin per tanggal 10 juni 2024 adalah sebesar Rp.840.084.334.919, dengan persentase sebesar 35,59 persen.
upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan penyerapan anggaran antara lain ;melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisien dan akuntabel, menyusun surat edaran sekretaris daerah dalam rangka percepatan penyerapan belanja, memprioritaskan pencairan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan optimalkan pelelangan secara elektronik.
